Kerangka Sistem Dan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro di Indonesia

Artikel terkait : Kerangka Sistem Dan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro di Indonesia

Kerangka Sistem Dan Kebijakan Ekonomi - Ruang lingkup kajian ekonomi secara umum untuk dapat mengetahui mekanisme penciptaan uang, pasar uang, tingkat bunga, sisten dan kebijakan-kebijakan ekonomi, pembayaran internasional, serta dapat menganalisa beberapa fenomena moneter yang berkaitan dengan efek kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi.[1]

Ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya persekonomian secara keseluruhan. Hubungan yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah hubungan kasual antara variabel-variabel keseluruhan (agregatif). Di antara variabel-varibel yang dimaksud adalah tingkat pendapatan nasional, konsumsi rumahtangga, investasi nasional dan lain-lain.[2]

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan utama dari segala aktivitas ekonomi baik mikro dan makro, sedangkan untuk megetahui hal tersebut harus membandingkan pendapatan nasional dari tahun ketahun yang seharusnya terus meningkat sebagai tolak ukur kemakmuran suatu bangsa.[3]

Sistem ekonomi

Sistem ekonomi adalah sistem untuk mengatasi masalah kelangkaan yang digunakan untuk membuat pilihan tentang alokasi sumber daya yang terbatas untuk digunakan seefisien mungkin. [1]

Tiga jenis sistem ekonomi, yaitu:

1.    Sistem ekonomi tradisional

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional, corak perekonomianpun bersifat tradisional. Teknik produsi dipelajari secara turun-temurun. Umumnya produksi lebih mengandalkan alam dan tenaga kerja. Hasil produksi terbatas hanya untuk anggota keluarga atau kelompok. Sistem ekonomi ini masih bisa ditemui di pedesaan Amerika Selatan, Asia, dan Afrika.

2.    Sistem ekonomi perintah

Sistem ekonomi perintah adalah pembuat keputusan utama. Rencana-rencana pemerintah menetapkan apa yang akan diproduksi, bagaimana mengalokasikan sumber daya yang diproduksinya, dan bagaimana (dan kepada siapa) produk akan dijual. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara tidak bisa hanya memiliki untuk membuka usaha pribadi mereka sendiri tanpa peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang digunakan.

3.    Sistem ekonomi pasar

Sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang ditentukan oleh sebagian besar pembeli dan penjual di pasar. Profit bertindak sebagai insentatif untuk produksi. Konsumen akan melakukan pembelian produk dan di pasar membantu penjual membuat keputusan tentang produk tesebut.[2]

Sistem ekonomi mikro dan makro

Sistem ekonomi tertuang dalam teori ekonomi modern dibagi terdapat dua cabang pokok yaitu:

1.    Teori harga

Istilah lain utnuk teori harga[3] adalah ekonomi mikro, yaitu teori mengenai hal-hal yang kecil, meliputi para konsumen, produsen dan pasar-pasar. Ekonomi mikro merupakan analisis perilaku individual yang mengkaji mengapa barang-barang tertentu diproduksi lebih bayak dibangingkan dengan barang-barang yang lain.

Masalah utama dari ekonomi mikro adalah bagaimana cara mengalokasikan sumber-sumner daya ke berbagai penggunaan mereka pakung berguna (prioritas).

2.    Teori pendapatan

Istilah untuk teori pendapatan adalah ekonomi makro, yaitu teori tentang hal-hal yang besar, meliputi teori tentang perilaku sekian milyar pengeluaran, seperti konsumen untuk investasi dunia usaha dalam hal ini pemerintah. Ekonomi makro menganalisis perilaku massa atau totalitas (agregat) dan bagaimana tingkat produksi (naik atau turun) total suatu barang.

Masalah utama dari ekonomi makro adalah berkaitan dengan pengguran dan inflasi yang membawa pengaruh besar atas output total perekonomian.[4]

Kebijakan Ekonomi

Dalam roda ekonomi terdapat banyak sekali kebijakan-kebijakan yang digunakan baik meso, fiskal, moneter dan perdagangan luar negri.

1.    Kebijakan meso

Kebijakan meso dibagi menjadi dua arti yaitu:

a.    Kebijakan ekonomi meso dalam arti sektoral adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditunjukan pada sektor-sektor tertentu. Setiap departemen pemerintah mengeluarkan kebijakan sendiri, yang bisa sama/berbeda, untuk sektornya. Kebijakan ini mencangkup keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, sistem pengadaan bahan baku, ketenagakerjaan, termasuk system penggajian, investasi, jaminan sosial bagi bekerja dan sebagainya.

b.    Kebijakan ekonomi meso dalam arti regional adalah kebijakan ekonomi yang ditunjukan pada wilayah tertentu. Misalnya, kebijakan industri regional dikawasan timur Indonesia (KTI) yang menyangkup kebijakan industry regional, kebijakan investasi regional, kebijakan fiscal regional, kebijakan pembangunan infrastruktur regional, kebijakan pendapatan, dan pengeluaran pemerintah daerah,kebijakan distribusi pendapatan regional, kebijakan pendapatan, kebijakan perdagangan regional, dan sebagainya. Kebijakan ekonomi regional bisa dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.[5]

2.    Kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan peneriaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau dapat dikatan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi poerkonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan penerimaan dan pengeluaran pemerintah.[6]

Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, serta menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bingan dan jumlah uang yang beredar.[7]

3.    Kebijakan moneter

Kebijakan moneter adalah semua tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter (uang beredar, suku bunga, suku bunga kredit, dan nilai tukar) untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan moneter adalah untuk membantu mencapai sasaran-sasaran makro ekonomi antara lain: pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Keempat sasaran tersebut merupakan tujuan akhir kebijakan moneter.[8]

4.    Kebijakan perdagangan luar negri (internasional)

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.[9]

Indikator pertumbuhan ekonomi adalah dengan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan indikator kesejahteraan perekonomian di suatu negara dan dapat menjadi rujukan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan tingkat pendapatan (income). Maka semakin meningkat ekspor suatu negara, pendapatan masyarakat akan meningkat pula. Namun demikian, di era perekonomian terbuka saat ini maka pada saat bersamaan pula arus impor juga akan meningkat yang dimana dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi, meningkatnya nilai impor akan berdampak terhadap penurunan PDB. Maka dari itu, liberalisasi perdagangan suatu negara di satu sisi akan mendorong peningkatan nilai perdagangan, namun disisi lain akan mempengaruhi neraca perdagangannya.[10]

Fote Note

[1] Jimmy Hasoloan, Ekonomi Moneter (Yogjakarta: Deepublish, 2004), 1.
[2] Ismail Nawawi, Ekonomi Makro Perspektif Islam (Surabaya: Vivpress, 2010),1.
[3] Bambang Prishardoyo, Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-20005, Jurnal Jejak Vol. 1, No. 1, September, UNS Semarang, 2.

[1]Paulus Kurniawan, Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), 3.

[2] Ibid, 3.

[3]Keputusan penetapan harga tergantung pada serangkaian kekuatan-kekuatan lingkungan dan persaingan yang sangat rumit. Struktur penetapan harga yang mencakup item-item yang berada disetiap lini produk. Perusahaan menyesuaikan harga produk supaya dapat mencerminkan perubahan-perubahan biaya dan permintaan serta memperhitungkan berubah-ubahnya pembeli (konsumen) dan situasi. Lihat: Muhammad Fakhrun dkk, Pengaruh Promosi dan Harga Terhadap Minat Beli Perumahan Obama PT. Nailah Adi Kurnia Sei Mencirim Medan, Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 14, No. 2, Oktober 2014, 137.

[4] Winardi, Ilmu Ekonomi dan Aspek-aspek Metodologisnya (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), 109-110.

[5] Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Makro  Suatu Pengantar (Depok: Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia, 2009), 269.

[6] Ani Sri Rahayu, Pengantar Kebijakan Fiskal (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 1.

[7] Ibid, 2.

[8] M. Natsir, Analisis Empiris Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia Melalui Jalur Suku Bunga (Interest Rate Channel) Periode 1990 dan 2007 (Kendari: Unhalu, 2011), 5.

[9] id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan-internasional diakses pada 22 Maret 2017 (08.23 wib)

[10]Sulthon Sjahril Sabaruddin, Dampak Perdagangan Internasional Indonesia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Aplikasi Structural Path Analysis, Jurnal Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol. 17, No. 4, April 2015, 434.

Demikian sedikit ulasan tentang Kerangka Sistem Dan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro di Indonesia semoga bermanfaat, jangan lupa komen, like and share. Terimakasih atas kunjungannya dan bagi sahabat blog ARWAVE yang menginginkan materi terkait dengan pembahasan artikel saat ini atau yang lain silahkan tulis di kotak komentar.